Kampong Penanggalan Timur Lolos Seleksi Peacemaker Training 2026, Siap Perkuat Peran Juru Damai Masyarakat
PENANGGALAN TIMUR – Kabar membanggakan datang bagi seluruh masyarakat Kampong Penanggalan Timur. Pemerintah Kampong Penanggalan Timur resmi dinyatakan lolos seleksi dan memenuhi persyaratan sebagai peserta Pelatihan Juru Damai (Peacemaker Training) Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (17/11/2026).
Kampong Penanggalan Timur Lolos Seleksi Peacemaker Training 2026, Siap Perkuat Peran Juru Damai Masyarakat
Dalam pengumuman hasil verifikasi melalui aplikasi resmi PLP Kementerian Hukum, Kampong Penanggalan Timur terpilih menjadi salah satu dari empat kampong di Kota Subulussalam yang berhasil lolos ke tahap pelatihan nasional—bersama Kampong Subulussalam Timur, Kampong Subulussalam Selatan, serta satu kampong lainnya di wilayah Kota Subulussalam. Secara nasional, sebanyak 2.862 kepala desa dan lurah dari berbagai daerah di Indonesia dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti program ini.
Keikutsertaan Kampong Penanggalan Timur menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan kampong, khususnya dalam mendampingi dan membantu warga menyelesaikan berbagai persoalan hukum maupun sengketa sosial melalui jalur nonlitigasi (penyelesaian di luar pengadilan).
Selanjutnya, peserta yang telah lolos verifikasi akan mengikuti rangkaian pelatihan dengan metode pembelajaran elektronik (e-Learning) melalui aplikasi Learning Management System (LMS). Pelaksanaan pembelajaran ini melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum serta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Selama pelatihan, peserta akan dibekali materi pemahaman hukum dasar, teknik mediasi, keterampilan negosiasi, hingga kemampuan menengahi berbagai perselisihan yang muncul di tengah masyarakat.
Peran juru damai di tingkat kampong dinilai sangat vital karena kepala kampong dan perangkatnya merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan warga serta memahami kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal setempat.
"Kepala kampong dan perangkatnya merupakan ujung tombak di tengah masyarakat. Mereka paling memahami kondisi sosial, kearifan lokal, serta nilai-nilai adat setempat. Dengan adanya pembekalan juru damai dan paralegal ini, berbagai persoalan sosial maupun hukum yang dapat diselesaikan secara damai diharapkan tidak harus berujung ke pengadilan," ujar salah satu perwakilan peserta dari Kota Subulussalam.
Selain meningkatkan kapasitas aparatur kampong, program ini juga selaras dengan penguatan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kampong. Melalui Posbankum, warga Kampong Penanggalan Timur diharapkan semakin mudah memperoleh informasi, ruang konsultasi, serta akses terhadap layanan bantuan hukum secara cepat dan tepat.
Program ini turut mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), yakni penyelesaian masalah yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, perdamaian, dan keharmonisan antarwarga.
Setelah menuntaskan seluruh rangkaian materi dan evaluasi pelatihan, peserta akan memperoleh sertifikasi resmi sebagai juru damai nonlitigasi (Non-Litigation Peacemaker). Dengan bekal tersebut, Pemerintah Kampong Penanggalan Timur berkomitmen terus menghadirkan pelayanan penyelesaian sengketa yang humanis, mengedepankan musyawarah mufakat, serta membangun masyarakat yang sadar hukum dan rukun.
